Penyampaian Rekomendasi DPRD Kabupaten Batanghari Dalam Rapat Paripurna

Batanghari, Jambi - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batanghari menyampaikan rekomendasi dalam rapat paripurna terhadap Laporan Keterangan Perrtanggung Jawaban (LKPJ) Batanghari tahun anggaran 2020 diruang pola kantor DPRD, Selasa (20/04/2021).

Baca juga: Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih: RUU Praktik Psikologi Jembatani Profesi Psikologi

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batanghari memberikan rekomendasi sebagai bahan dalam penyusuan perencanaan dan penyusunan anggaran pada tahun berjalan dan tahun berikutnya, Penyusunan peraturan daerah dan peraturan Bupati dan/atau Kebijakan strategis Bupati.

Baca juga: Dinilai Tak Paham Organisasi Abdul Aziz Diberhentikan Sebagai Ketua Umum DPP KNPI

Ditetapkan di Muara Bulian pada 20 April 2021 yang ditanda tangani oleh Ketua DPRD Batanghari Anita Yasmin.

Baca juga: Purwati Spd Wakil Ketua DPRD Beserta Komisi C Anggota DPR-D Cilacap Lakukan Kunker di Desa Sawangan

Rapat Paripurna Penyampaian Rekomendasi DPRD Kabupaten Batanghari dihadiri oleh Bupati dan Wakil Bupati Batanghari, Forkopimda, seluruh Anggota DPRD, dan Ketua BPD sekabupaten Batanghari.

Baca juga: Organisasi Mahasiswa Dan Pemuda Ramai Pertanyakan Realisasi Program Youth Center Yang Digaungkan Pemkot Padang

Isi Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batanghari tahun anggaran 2020, disampaikan oleh Adison Komisi III DPRD, yakni dalam

 Urusan Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batanghari Agar secepatnya berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan dan Badan Akreditasi Nasional (BAN) terkait pelaksanaan pendidikan dan penguatan kepala sekolah yang belum memiliki NUKS dan Pengawas Sekolah (Cawas). Dan formasi bagi tenaga Operator Sekolah untuk dapat diusulkan seleksi PPPK.

Baca juga: Cinta Olahraga, Paslon N1 Barru Isi Kampanye Main Sepak Bola

Dilanjutkannya untuk Urusan Kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Batanghari, Seluruh Puskesmas Akreditasi di Kabupaten Batanghari harus mampu mengoptimalkan sistem pelayanan, penguatan SDM sesuai dengan SOP untuk mewujudkan kinerja yang lebih baik.

"RSUD Hamba Muara Bulian,  Pemerintah daerah secepatnya melakukan menyelesaikan tunda bayar bagi para tenaga medis di RS Hamba", pungkasnya.

Ditambahkannya dalam Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas PUPR Kabupaten Batanghari mendorong pemerintah daerah agar lebih transparansi dalam menentukan prioritas proyek fisik pada program dan kegiatan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Batanghari, kebutuhan tersebut didasarkan pada kondisi ril yang terjadi di lapangan dan adanya pemerataan pembangunan di seluruh kecamatan dalam wilayah Kabupaten Batanghari.

Baca juga: Arief Poyuono Sarankan Gibran Dan Bobby Maju Lewat Kongres KNPI Kubu Haris Pertama

"Kantor Satpol-PP Kabupaten Batanghari untuk mendapatkan Pendapatan Asli Daerah OPD terkait dalam hal penagihan terhadap wajib pajak perlu berkoordinasi dengan Satpol-PP sebagai penegak peraturan daerah", jelasnya.

Dilanjutkannya, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Batanghari

Sebagai salah satu OPD penyumbang PAD, agar pemerintah daerah melalui Damkar dan penyelamatan Kabupaten Batanghari membuat terobosan baru dalam upaya peningkatan target PAD dari retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran yang beberapa tahun belakangan ini hanya di angka Rp. 33 Juta pertahun, meski realisasi penerimaan PAD meningkat 103 persen.

Baca juga: Lockdown Gedung DPRD DKI Jakarta Diperpanjang

"Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Batanghari sering terjadinya bencana alam yang tidak terduga secara berkelanjutan beberapa tahun terakhir ini pada sejumlah daerah di Indonesia, Kabupaten Batanghari perlu memiliki peta rawan bencana sebagai salah satu aspek dari mitigasi dan kesiapsiagaan menghadapi bencana", pungkasnya.

Dijelaskannya, Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Batanghari program pembangunan Lampu Jalan Umum (LJU) yang sumber anggarannya dari APBD ini dinilai masih dibutuhkan masyarakat dan mendorong pemerintahan daerah agar program ini terus berjalan secara berkelanjutan sampai kebutuhan listrik terpenuhi dan merata di seluruh kecamatan, namun dalam proses pengadaan dan penganggaran program pembangunan LJU agar lebih terbuka kedepannya, tutur Adison.

Baca juga: KNPI Akan Pecat Oknum yang  Gelar Rapat Pleno Ilegal di Hotel Mewah

(Randy)