Muhammad Hassanudin Wahid Minta Pemerintah Antisipasi 'Lost Generation'

MANADO - Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Hassanudin Wahid meminta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) memberikan perhatian penanganan terhadap permasalahan pendidikan di Provinsi Sulawesi Utara. Sebab, di Sulawesi Utara, ia menemukan banyak permasalahan seperti keterbatasan jumlah tenaga pendidik dan infrastruktur pendidikan yang masih minim. Hal ini dinilai sangat memprihatikan sebab Sulut merupakan gerbang Indonesia ke Pasifik. 

Hal ini disampaikan Hasan usai menghadiri pertemuan Komisi X DPR dengan Gubernur Sulawesi Utara beserta jajaran, stakeholder bidang Pendidikan Sulut, yang juga dihadiri oleh perwakilan dari Kemendikbud, Kemenpora, dan Kemenparekraf, di Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, Sabtu (9/4/2021). 

Baca juga: Anggota Komisi X DPR RI Vanda Sarundajang: PTM di Sulut Perlu Persiapan Matang

“Apa yang disampaikan oleh Pak Gubernur tadi adalah realitas yang harus segera ditindaklanjuti oleh Kemendikbud. Kami dari Komisi X DPR RI pasti akan segera menjadikan ini bahan utama di dalam rapat-rapat kerja dengan Mendikbud agar kondisi di Sulut ini dapat segera mendapatkan perhatian yang khusus. Kenapa? Karena Sulut ini gerbang di Indonesia Timur dari sisi utara, ” terang Hasan

Wakil Rakyat dapil Jawa Timur V ini menegaskan pihaknya telah menyampaikan berulang kali pada pemerintah agar menjadikan pendidikan sebagai jantung hati dari pembangunan. Ia mengkhawatirkan kualitas dan mutu pendidikan mengalami kemerosotan akibat pandemi Covid-19.

Baca juga: Terus Bergerak Aksi Nyata KNPI Terjun Langsung ke Desa Terpencil  di Bima untuk Salurkan Bantuan

Menurutnya, hal ini perlu disikapi secara cepat, sebab kondisi ini berpotensi menyebabkan lost generation yang dapat terjadi ketika siswa terlalu lama belajar secara daring (online) di rumah. Salah satunya, siswa dapat putus sekolah karena pembelajaran daring dianggap tidak maksimal.

“Kami berkali-kali minta ke mitra kerja kami bahkan kepada Presiden dan Wapres untuk menjadikan pendidikan sebagai jantung hati dari pembangunan. Kita tidak ingin terjadi lost generation lagi di pandemi ini karena pembelajaran jarak jauh yang menjadikan mutu dan kualitas pendidikan merosot. Kalau pendidikan kita begini bagaimana kita bisa punya SDM yang unggul? Pendidikan perlu diutamakan. 20 persen anggarannya ga boleh dikurangi lagi, ga boleh dialihkan ke yang lain, ” tegas Hasan

Baca juga: Penyampaian Bapemperda Mengenai Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2021, DPRD Lampura Laksanakan Rapat Paripurna

Di samping itu, Hasan mengungkapkan, salah satu kunci dari pendidikan bermutu dan berkualitas jika tenaga pendidiknya hidup sejahtera. Bila tenaga pendidiknya tidak memiliki kepastian (bergaji rendah) maka tentunya dapat mengganggu proses dalam menghasilkan SDM yang unggul. Hasan pun berharap hal ini dapat menjadi perhatian utama bagi pemerintah demi menciptakan generasi yang dapat membawa Indonesia menjadi negara maju di masa depan.

“Omong kosong kita bicara tentang adanya pendidikan yang bermutu dan berkualitas kalau tenaga kependidikannya sendiri tidak mempunyai kepastian status. Tadi juga ada di sini satu orang gajinya Rp 300 ribu, itukan mengenaskan. Ini harus menjadi perhatian kita, khususnya pemerintah agar memperhatikan penuh kesejahteraan para guru dan tenaga pendidik karena mereka ini sebenarnya kunci kita bisa punya SDM yang unggul, ” pinta Hasan.

Baca juga: Direksi Bank Syariah Indonesia Diminta Pertimbangkan Wacana Penarikan Dana Muhammadiyah

Pada kesempatan yang sama, Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey menyampaikan beberapa masalah pendidikan di Sulut, di antaranya keterbatasan jumlah guru serta akses internet yang kurang memadai. Olly berharap apa yang disampaikan pada pertemuan ini kepada Komisi X DPR dapat teruskan dan ditindak lanjuti oleh pemerintah pusat. (nap/es)