Implementasi Asas Dominus Litis dalam Perubahan KUHAP di Indonesia: Perspektif Politik dan Hukum

OPINI - Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) di Indonesia menjadi isu penting dalam reformasi hukum pidana. Salah satu konsep krusial dalam pembahasan revisi KUHAP adalah implementasi asas dominus litis, yang secara sederhana dapat diartikan sebagai kewenangan penuh penuntut umum dalam mengendalikan perkara pidana sejak tahap penyidikan hingga eksekusi. Dalam konteks Indonesia, asas ini berkaitan erat dengan peran Kejaksaan dalam sistem peradilan pidana dan potensial mengubah keseimbangan kekuasaan antar-lembaga penegak hukum.

Penerapan asas dominus litis dalam revisi KUHAP bukan sekadar persoalan hukum, tetapi juga memiliki dimensi politik yang sangat signifikan. Pergeseran kewenangan dalam sistem peradilan pidana dapat mempengaruhi relasi antar-institusi, terutama antara kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Oleh karena itu, analisis terhadap implementasi asas ini tidak bisa dilepaskan dari dua sudut pandang utama, yakni aspek hukum dan politik.

Baca juga: Jual Batu Gajah ke Proyek Pemulihan Abrasi Pantai Kota Padang, Pejabat Ini Ungkap Fakta PT BMB

Asas Dominus Litis dalam Perspektif Hukum
Asas dominus litis merupakan prinsip hukum yang lazim digunakan dalam sistem hukum civil law, di mana jaksa memiliki kewenangan utama dalam menentukan jalannya proses pidana. Asas ini menegaskan bahwa jaksa sebagai penuntut umum memiliki kendali penuh atas perkara sejak berkas perkara diterima dari penyidik hingga proses peradilan dan eksekusi putusan. Dengan kata lain, jaksa tidak hanya berperan sebagai pihak yang menuntut, tetapi juga bertindak sebagai pengendali utama proses hukum.

Dalam konteks revisi KUHAP di Indonesia, implementasi asas dominus litis dapat membawa perubahan signifikan dalam sistem peradilan pidana, di antaranya:

Baca juga: Pengadilan Negeri Mentok Sosialisasikan Gerakan Anti Suap

1. Peningkatan Peran Kejaksaan dalam Penyidikan: Jika asas dominus litis diterapkan secara penuh, maka Kejaksaan akan memiliki otoritas yang lebih besar dalam menentukan apakah suatu perkara layak untuk diajukan ke pengadilan atau tidak. Ini berarti Kejaksaan tidak lagi hanya menunggu hasil penyidikan dari kepolisian, tetapi juga dapat memberikan arahan atau bahkan mengambil alih penyidikan dalam kasus tertentu.

2. Kontrol yang Lebih Ketat terhadap Penyidik:   Dalam sistem yang berlaku saat ini, penyidikan perkara pidana sepenuhnya berada di tangan kepolisian, sedangkan Kejaksaan baru berperan setelah penyidikan selesai. Dengan penerapan dominus litis, jaksa dapat lebih aktif dalam mengawasi dan mengendalikan penyidikan, termasuk memastikan bahwa alat bukti yang dikumpulkan sudah cukup dan memenuhi syarat formil serta materiil untuk dilanjutkan ke tahap penuntutan.

Baca juga: Tiga Pengendara Moge Terobos Aturan Genap-Ganjil di Kota Bogor Dikenakan Denda

3. Efisiensi dalam Proses Hukum: Dengan adanya koordinasi yang lebih erat antara penyidik dan penuntut umum sejak tahap awal, diharapkan proses penegakan hukum dapat berjalan lebih efisien. Jaksa tidak perlu mengembalikan berkas perkara berulang kali karena berkas sudah disusun dengan memenuhi persyaratan hukum yang jelas.

4. Keseimbangan dalam Sistem Peradilan Pidana: Implementasi asas ini juga berpotensi menciptakan keseimbangan baru dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Dalam sistem saat ini, kepolisian memiliki kewenangan yang dominan dalam penyidikan, sementara Kejaksaan hanya bertindak setelah kasus diserahkan. Dengan adanya dominus litis, Kejaksaan tidak hanya berperan sebagai penuntut, tetapi juga pengawas dalam sistem peradilan.

Baca juga: Kuasa Hukum HRS Hadirkan Saksi dan Ahli Hukum Pidana Pada Sidang Praperadilan Hari ini

Namun, penerapan asas dominus litis juga dapat menimbulkan berbagai tantangan. Salah satu kekhawatiran utama adalah kemungkinan terjadinya penyalahgunaan kewenangan oleh jaksa dalam menentukan perkara yang layak untuk dituntut atau dihentikan. Oleh karena itu, revisi KUHAP harus menetapkan mekanisme pengawasan yang jelas untuk mencegah penyimpangan dalam implementasi asas ini.

Implikasi Politik dalam Penerapan Dominus Litis
Dalam ranah politik, implementasi asas dominus litis tidak bisa dilepaskan dari dinamika kekuasaan antara institusi negara, terutama antara Kejaksaan, Kepolisian, dan Pemerintah. Perubahan KUHAP yang memberikan kewenangan lebih besar kepada Kejaksaan tentu akan menimbulkan perdebatan di antara para pemangku kepentingan.

Baca juga: Dua Mobil Pengangkut Minyak Milik CV MJA Diamakan Polair Polda Babel

1. Persaingan Kekuasaan antara Kejaksaan dan Kepolisian: Salah satu tantangan utama dalam penerapan asas dominus litis adalah resistensi dari kepolisian. Saat ini, kepolisian memiliki peran utama dalam penyidikan perkara pidana, sementara Kejaksaan hanya bertindak setelah berkas penyidikan selesai. Jika dominus litis diterapkan secara penuh, maka kepolisian akan kehilangan sebagian kewenangannya dalam menentukan arah penyidikan. Ini berpotensi menimbulkan ketegangan antar-lembaga penegak hukum.

2. Kepentingan Politik dalam Reformasi Hukum: Reformasi KUHAP yang mencakup dominus litis tidak hanya persoalan teknis hukum, tetapi juga memiliki dimensi politik yang besar. Pihak-pihak yang berkepentingan dengan sistem peradilan pidana dapat berusaha mempengaruhi revisi KUHAP agar sesuai dengan kepentingan mereka. Misalnya, elite politik mungkin memiliki preferensi tertentu terkait distribusi kewenangan antara Kejaksaan dan Kepolisian, mengingat kedua institusi ini memiliki peran penting dalam penegakan hukum terhadap kasus-kasus korupsi dan kejahatan politik.

3. Potensi Penyalahgunaan Kekuasaan: Peningkatan kewenangan Kejaksaan juga harus diiringi dengan pengawasan yang ketat untuk menghindari potensi penyalahgunaan. Jika tidak ada mekanisme kontrol yang jelas, ada risiko bahwa kewenangan baru ini dapat digunakan untuk tujuan politik, seperti menargetkan lawan politik atau melindungi pihak-pihak tertentu dari jerat hukum.

4. Reaksi dari Masyarakat dan Akademisi: Wacana implementasi dominus litis dalam perubahan KUHAP juga menimbulkan berbagai reaksi dari kalangan akademisi dan masyarakat sipil. Sebagian mendukung karena dianggap dapat memperbaiki sistem peradilan pidana, sementara yang lain mengkhawatirkan dampak negatifnya terhadap independensi sistem hukum. Oleh karena itu, revisi KUHAP harus dilakukan secara transparan dan melibatkan berbagai pihak agar menghasilkan sistem hukum yang lebih adil dan akuntabel.

Implementasi asas dominus litis dalam revisi KUHAP merupakan langkah yang dapat membawa perubahan besar dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Dari perspektif hukum, asas ini berpotensi meningkatkan efektivitas penegakan hukum dengan memberikan peran lebih besar kepada Kejaksaan dalam mengendalikan proses pidana. Namun, dari sudut pandang politik, penerapan asas ini juga berpotensi memicu ketegangan antara lembaga penegak hukum dan memunculkan kekhawatiran akan penyalahgunaan kewenangan.

Baca juga: Penegakan Hukum Secara Manual di Ruas Jalan Tak Terjangkau CCTV Masih Perlu

Oleh karena itu, jika revisi KUHAP benar-benar ingin menerapkan asas dominus litis, maka harus ada mekanisme kontrol yang kuat untuk memastikan bahwa kewenangan ini tidak disalahgunakan. Selain itu, diperlukan dialog dan koordinasi yang baik antara Kepolisian, Kejaksaan, dan Pemerintah agar reformasi ini dapat berjalan dengan baik dan menghasilkan sistem peradilan pidana yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel. (HK)