RUU PDP Segera Disahkan, Meutya Hafid: Alhamdulillah Semua DIM Sudah Selesai Dibahas

JAKARTA - DPR RI akan segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (PDP) yang telah diinisiasi sejak tahun 2016. Komisi I DPR RI menyebutkan, pembahasan RUU PDP bersama Pemerintah hanya tinggal sinkronisasi saja.

 

Baca juga: Personel gabungan TNI/Polri gelar Ops Aman Nusa-II Pendisiplinan Protokol Kesehatan

“Alhamdulillah semua DIM (Daftar Inventarisasi Masalah) sudah selesai dibahas. Berbagai hal yang kemarin sempat ada perbedaan tajam, kini sudah berhasil ada titik temu dengan pemerintah, ” kata Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid, Rabu (6/7/2022).

 

Baca juga: Polsek Cisarua Bersama Koramil dan Pol PP Tindak Pelanggar PPKM

Dalam Rapat Paripurna DPR, Selasa kemarin (5/7), pembahasan RUU PDP diperpanjang lantaran masih membutuhkan sedikit waktu. Namun, Meutya memastikan RUU PDP ditargetkan untuk disahkan pada masa persidangan DPR mendatang yaitu bulan Agustus 2022.

 

Baca juga: Dana Banpres Untuk Pedagang Diminta Oleh Oknum Dengan Bermodus Sumbangan Sukarela

“Masa sidang berikutnya tinggal timus (tim perumus) dan timsin (tim sinkronisasi) memeriksa kembali saja, sinkronisasi. Jadi masa sidang berikut sudah bisa diketok, Insya Allah, ” ujar Meutya.

 

Baca juga: Jual Batu Gajah ke Proyek Pemulihan Abrasi Pantai Kota Padang, Pejabat Ini Ungkap Fakta PT BMB

Sebelumnya, DPR dan Pemerintah belum mengalami deadlock terkait pembentukan lembaga otoritas perlindungan data pribadi. Namun kini telah disepakati lembaga yang bersifat independen itu pembentukannya akan diserahkan kepada Presiden.

 

Baca juga: Kadis Kominfo Pasaman Berikan Penjelasan dan Tanggapan atas Judul Pemberitaan Salah Satu Media Online

“Disepakati nanti lembaga ini ditunjuk atau dibentuk berdasar Keppres (Keputusan Presiden). Apakah mau membentuk baru atau menunjuk yang sudah ada, silahkan, ” katanya. 

 

Meutya menyebut, Indonesia harus secepatnya memiliki payung hukum khusus terkait perlindungan data pribadi. Sebab berdasarkan konstitusi, kepemilikan pribadi wajib dilindungi oleh Negara. “Rasa aman oleh negara harus ada dalam melindungi kepemilikan individu, termasuk atas data pribadi, ” tegas Meutya.

 

Tak hanya itu, RUU PDP pun dibutuhkan sebagai upaya Negara menyambut perkembangan digital saat ini. Apalagi, kata Meutya, ada banyak sektor kehidupan yang beririsan dengan persoalan perlindungan data pribadi. “Potensi digital ekonomi amat sangat besar sehingga perlu dilengkapi dengan peraturan-peraturan yang mendukung seperti UU Perlindungan Data Pribadi, ” paparnya.

Baca juga: Infodemik Sangat Berbahaya Bagi Masyarakat di Tengah Situasi Pandemi

 

Politisi dari F-Golkar ini mengingatkan, Indonesia merupakan salah satu negara pengguna internet terbesar di dunia. Baik dilihat dari sisi jumlah pengguna maupun jumlah waktu yang dihabiskan di dunia maya per individu di Indonesia. 

 

“Kita perlu memiliki hukum yang mengatur juga lalu lintas data yang besar baik dalam negeri maupun juga pergerakan data secara masif dari dalam negeri ke manca negara karena sebagian aplikasi yang dinikmati masyarakat Indonesia, berasal dari mancanegara, ” urai Meutya.

 

Baca juga: Forum Organisasi Pers Lampura Laporkan Penghinaan Profesi Wartawan Ke Polres Lampung Utara

RUU PDP juga memungkinkan Indonesia memiliki kedaulatan data. Kedaulatan data yang dimaksud termasuk pengelolaan-penggunaan data oleh industri, serta lembaga negara untuk perlindungan dan keamanan masyarakat.

 

Diharapkan melalui beleid yang akan segera terbentuk itu, Negara akan memiliki regulasi untuk menetapkan aturan atas perlindungan dan keamanan data pribadi atau bukan data pribadi. RUU PDP juga terkait dengan keamanan digital, terutama dengan banyaknya kebocoran data yang terjadi belakangan ini. (ann/aha)