Polri Minta Personelnya Imbangi Kecepatan dan Akurasi Informasi di Media Sosial

SEMARANG - Staf Ahli Bidang Manajemen Kapolri, Irjen Pol. Adi Deriyan Jayamarta menekankan bahwa personel Polri harus mampu menyampaikan pesan dengan keakuratan dan kecepatan yang sama seperti penyebaran informasi di media sosial.

“Dalam konteks menjaga ketertiban masyarakat, maka personel Polri harus mampu menghadapi tantangan untuk menyampaikan pesan dengan keakuratan dan kecepatan yang sama dengan penyebaran informasi di masyarakat, ” kata Adi kepada wartawan, Rabu (12/6/2024).

Baca juga: Jum'at Berkah Satreskrim Polres Kobar Berbagi Kepada Kaum Dhuafa di Pangkalan Bun

Adi menjelaskan bahwa Polri memerlukan strategi manajemen media yang efektif untuk menciptakan keamanan serta mencegah kabar yang dapat mengganggu ketertiban.

Ia juga menekankan pentingnya meningkatkan kepastian komunikasi untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan meminimalisasi penyebaran informasi yang berpotensi menimbulkan fitnah.

Baca juga: TNI / Polri dan Satpol PP, Satgas Gabungan Laksanakan Operasi Yustisi di Area Perkotaan

“Peningkatan kepastian komunikasi untuk menjaga kepercayaan masyarakat juga harus dilakukan untuk menjaga kepercayaan dan meminimalisasi penyebaran informasi yang menjurus ke fitnah, ” ujarnya.

Lebih lanjut, Adi menilai bahwa masyarakat harus terus dididik tentang penggunaan media sosial yang positif dan produktif. Selain itu, personel Polri juga harus bijak dan bertanggung jawab dalam menggunakan media sosial.

Baca juga: Kapolres Bogor Resmikan Polsek Tenjo Menjadi Polsek ke 32 di Polres Bogor

“Setiap individu Polri memiliki peran penting dalam menjaga ekosistem digital yang sehat dan kondusif, ” tuturnya.

Untuk mewujudkan ekosistem digital yang sehat dan kondusif, Adi menyatakan bahwa salah satu langkah penting adalah memastikan setiap informasi yang disebarkan telah terverifikasi kebenarannya.

Baca juga:  Kabidkum Polda Banten Kunjungi Ketua NU Kota Serang

“Penyebaran berita bohong tidak hanya merugikan individu, namun juga dapat mengganggu stabilitas ketertiban umum, ” pungkasnya. (*)