Kejati Babel Naikan Kasus Dugaan Penyimpangan Pada PT BPRS Cabang Toboali Ke Tahap Penyidikan

PANGKALPINANG - -  Kejaksaan Tinggi Bangka Belitung, telah meningkatkan kasus dugaan penyimpangan dalam pemberian pembiayaan, (pinjaman) kepada nasabah PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)  Cabang Toboali pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2009 ke tahap penyidikan.

Baca juga: Warga Binaan Rutan Kelas l Labuhan Deli Adakan Rutinitas Pemeriksaan Kesehatan

Hal ini diungkapkan oleh Asintel Kejati Babel, Jhony William Pardede, dengan di dampingi Kasi Penkum Kejati Babel, Basuki Rahardjo serta Kasidik Kejati Babel, Himawan, saat menggelar jumpa pers di ruang Media Center Kejati Babel, pada Selasa sore (23/02/2021)

Baca juga: Mantan Pegawai Honorer RSUD Depati Hamzah Bantah Dirinya Sering Bermasalah Dalam Bekerja

Dalam jumpa pers tersebut, Asintel Kejati Babel menjelaskan, naiknya kasus dugaan penyimpangan tersebut berdasarkan surat perintah penyidikan nomor print : 152/L.9/FD.1/02/2021.

Baca juga: Pengawasan Melekat, Kajati Sulut Laksanakan Inspeksi Mendadak di Kejari Tomohon

"Modus yang digunakan yaitu dengan memberikan pinjaman untuk kegiatan usaha sejenis UKM untuk dua kelompok, namun dari dua kelompok satu agunan untuk tujuh debitur atau kredit. Sedangkan sisanya sebanyak 15 itu dilaksanakan pemberian kredit dengan cara satu agunan tanpa diketahui oleh debitur, " ungkap Kasidik.

Baca juga: Kejari Kampar Terima Belasan Tersangka Dari Pihak Kepolisian, Perkara Narkoba Masih Mendominasi

Asintel menambahkan, akibat adanya dugaan penyimpangan tersebut, mengakibatkan negara berpontensi mengalami kerugian sebesar Rp. 1, 7 milyar.

Baca juga: Cegah Penyebaran Covid-19, 22 Tahanan Jalani Rapid Test di Kejari Kampar

"Bahwa pemberian fasilitas pembiayaan terhadap 22 (dua puluh dua) debitur tersebut melanggar  Standar Operasional Prosedur (SOP) pemberian Fasilitas pada PT Bank Pembiayaan Syariah cabang Toboali" tandas Asintel.

Sebelumnya pada Kejari Bangka Barat juga berhasil mengungkap dua kasus penyimpangan pada PT BPRS cabang Mentok, Bangka Barat.

Kasus pertama

 mengenai dugaan penyimpangan program kegiatan fasilitas sarana dan alat bantu penangkap ikan antara Pemerintah Kabupaten Bangka Barat dengan PT BPRSB cabang Mentok pada 2012 hingga 2015.

Baca juga: Dibangun Dengan Anggaran Rp6,7 Miliar, Kondisi Gedung Rawatan Paru RSUD M Zein Painan Retak Hingga Air Kamar Mandi Merembes

 

Temuan kasus kedua, perihal dugaan praktik pembiayaan fiktif yang mencapai sebanyak 46 register pembiayaan atau pencairan pembiayaan yang setelah ditelusuri rekam jejaknya ternyata fiktif, yang telah menyeret mantan pimpinan cabang PT BPRS cabang Mentok  menjadi tersangka.

Baca juga: 2 (Dua) Orang Saksi Diperiksa Penyidik Jampidsus Terkait Dugaan Korupsi Proyek Pembangunan Jalur Transmisi Gardu Induk