JAM-Pidum Setujui 8 Penghentian Penuntutan Berdasarkan Restorative Justice

JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) melakukan Restorative Justice (RJ) atau keadilan restoratif 8 perkara. Penghentian penuntutan itu disetujui langsung oleh Jaksa Agung Muda Pidana Umum (Jampidum) Kejagung Fadil Zumhana.

Hal ini dikatakan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung RI, Dr. Ketut Sumedana dalam siaran pers di Jakarta, Selasa (31/1/2023). 

Baca juga: Anggota DPRD Komisi IV DPRD Babel Soroti Masalah Dugaan Penyimpangan di RSUDDH

Jaksa Agung melalui Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (JAM-Pidum) Dr. Fadil Zumhana menyetujui 8 permohonan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif (restorative justice), yaitu:

1. Tersangka DEDDY SUTIAWAN als DEDY bin SUHARIANTO dari Kejaksaan Negeri Tabalong yang disangka melanggar Pasal 480 Ayat (1) KUHP tentang Penadahan. 

Baca juga: Ada Banyak Nama Akan Terseret Kasus Dugaan Korupsi Pembangunan Stadion Mini?

2. Tersangka CALVIN LINOME alias KEVIN bin HERMAN LINOME dari Kejaksaan Negeri Blitar yang disangka melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan. 

3. Tersangka YULIA CHATERINA SARASWATI binti MAMOD SUNARIMO dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto yang disangka melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP tentang Penganiayaan. 

Baca juga: Rutan Kelas l Labuhan Deli Kerjasama Dengan KBM Walidayna Untuk Sablon Baju

4. Tersangka MUJIB bin SUFI dari Kejaksaan Negeri Sampang yang disangka melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan. 

5. Tersangka I ID’HAR ROHMANU bin SUJONO dan Tersangka II HENI WIDIASTUTIK binti ACHMAD CHOTIB (Alm) dari Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto yang disangka melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP tentang Penganiayaan. 

Baca juga: 2 (Dua) Orang Saksi Diperiksa Penyidik Jampidsus Terkait Dugaan Korupsi Proyek Pembangunan Jalur Transmisi Gardu Induk

6. Tersangka I MUHAMMAD HASYA bin ROHIMI dan Tersangka II JAKA IRFANDI bin ACENG (Alm) dari Kejaksaan Negeri Tanggamus yang disangka melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP tentang Penadahan.

7. Tersangka YOGA LIBIYA bin YULIAN dari Kejaksaan Negeri Tanggamus yang disangka melanggar Pasal 480 Ayat (1) KUHP tentang Penadahan. 

Baca juga: Kenalkan Hukum, Jaksa Masuk Sekolah Secara Virtual Hadir di Kampar Riau

8. Tersangka DINA M. PAKIDING alias RITA dari Kejaksaan Negeri Tana Toraja yang disangka melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan.

Alasan pemberian penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif ini diberikan antara lain:

• Telah dilaksanakan proses perdamaian dimana Tersangka telah meminta maaf dan korban sudah memberikan permohonan maaf;

• Tersangka belum pernah dihukum;

• Tersangka baru pertama kali melakukan perbuatan pidana;

Baca juga: Terkait Perkara Cukai, Kejari Manado Setorkan Dana Titipan ke Kas Negara

• Ancaman pidana denda atau penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun;

• Tersangka berjanji tidak akan lagi mengulangi perbuatannya;

• Proses perdamaian dilakukan secara sukarela dengan musyawarah untuk mufakat, tanpa tekanan, paksaan, dan intimidasi;

• Tersangka dan korban setuju untuk tidak melanjutkan permasalahan ke persidangan karena tidak akan membawa manfaat yang lebih besar;

• Pertimbangan sosiologis;

Baca juga: Terima Kunjungan Menteri PAN-RB, Kajati Sulut Beberkan Inovasi Kejati Sulawesi Utara

• Masyarakat merespon positif.

Selanjutnya, JAM-Pidum memerintahkan kepada Para Kepala Kejaksaan Negeri untuk menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) Berdasarkan Keadilan Restoratif sesuai Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 dan Surat Edaran JAM-Pidum Nomor: 01/E/EJP/02/2022 tanggal 10 Februari 2022 tentang Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif sebagai perwujudan kepastian hukum. (**)