Hendri Kampai: Merasa Negara Dikuasai Oligarki, Perlawanan Rakyat Melawan 'Kumpeni' Jilid 2 Pasti Terjadi

PEMERINTAHAN - Dalam sejarah panjang bangsa ini, rakyat Indonesia selalu memiliki naluri kuat untuk melawan ketidakadilan. Dari era penjajahan Belanda, perlawanan rakyat terhadap 'Kumpeni'—sebutan untuk VOC—terjadi di berbagai daerah, dari perlawanan Sultan Agung di Mataram hingga perjuangan rakyat Aceh dan Maluku. Semua berakar pada ketidakpuasan terhadap sistem yang menguntungkan segelintir elite sementara rakyat jelata menderita.

Kini, di era modern, ancaman serupa bisa muncul dalam bentuk lain: oligarki. Jika rakyat sampai mengira bahwa negara ini bukan lagi milik mereka, melainkan dikuasai oleh segelintir elite yang mengendalikan ekonomi, politik, dan hukum untuk kepentingan pribadi, bukan tidak mungkin sejarah akan berulang. Perlawanan rakyat terhadap ‘Kumpeni’ bisa terjadi dalam jilid baru—bukan lagi melawan penjajah asing, tetapi melawan ‘penguasa dalam selimut’ yang dianggap merampas kedaulatan rakyat.

Baca juga: Pemkab. Pasaman Laksanakan Rakor dan Sosialiasi Pelaksanaan dan Tahapan Pilkada Serentak Tahun 2020

Oligarki: Hantu di Balik Kekuasaan
Oligarki dalam konteks politik dan ekonomi Indonesia sering didefinisikan sebagai kekuasaan segelintir orang yang memiliki akses terhadap sumber daya besar dan mampu mengendalikan jalannya negara. Mereka bukan hanya pengusaha besar, tetapi juga politisi yang memiliki kendali atas kebijakan publik, regulasi, hingga aparat hukum.

Ketika kebijakan ekonomi dibuat lebih menguntungkan konglomerat ketimbang masyarakat kecil, ketika akses terhadap keadilan lebih mudah diperoleh orang kaya daripada rakyat biasa, dan ketika suara rakyat tak lagi menjadi pertimbangan utama dalam pengambilan keputusan politik, maka persepsi rakyat tentang negara yang dikuasai oligarki menjadi semakin nyata.

Baca juga: Ini Pesan Bupati Bogor Pada Warga Penerima PTSL

Jika oligarki semakin mencengkram dan membuat rakyat merasa kehilangan haknya atas negeri ini, perlawanan akan menjadi konsekuensi alami. Sejarah membuktikan bahwa rakyat yang terdesak, pada akhirnya, akan mencari cara untuk merebut kembali haknya.

Perlawanan Rakyat: Dari Pasar hingga Pemilu
Perlawanan terhadap oligarki bisa muncul dalam berbagai bentuk. Pada level ekonomi, rakyat bisa memilih untuk beralih ke ekonomi kerakyatan—membangun koperasi, memperkuat usaha mikro, dan mengurangi ketergantungan pada produk serta jasa yang dikendalikan oleh konglomerat.

Baca juga: Didepan Pejabat Eselon II dan Lingkup Sekda, Wabup Bogor: Tingkatkan SDM dan Gerak Cepat

Sementara itu, pada level politik, rakyat bisa menggunakan hak suara mereka dalam pemilu untuk menjatuhkan oligarki dari tampuk kekuasaan. Namun, ini bukan perkara mudah karena oligarki memiliki sumber daya besar untuk mengendalikan narasi di media, membentuk opini publik, bahkan mengatur regulasi pemilu yang menguntungkan mereka.

Jika jalur ekonomi dan politik gagal mengubah keadaan, rakyat bisa memilih jalur yang lebih radikal—dengan turun ke jalan, melakukan aksi massa, atau dalam skenario terburuk, terjadinya gerakan sosial yang lebih besar. Indonesia sudah pernah mengalami ini di berbagai era, dari perlawanan terhadap VOC hingga Reformasi 1998.

Baca juga: Akhiri Masa Jabatan, Bupati Pasaman Kunker dan Silaturahmi Ke Tiap Kecamatan

Pelajaran dari Sejarah: Reformasi yang Belum Tuntas
Reformasi 1998 adalah contoh nyata bagaimana rakyat bisa menggulingkan sebuah sistem yang mereka anggap tidak berpihak pada mereka. Namun, 25 tahun setelah reformasi, muncul kesadaran baru bahwa oligarki tidak hilang begitu saja—mereka hanya berganti wajah dan strategi.

Ketika demokrasi yang diperjuangkan dengan darah dan air mata justru dimanfaatkan oleh segelintir elite untuk memperkaya diri, rakyat mulai merasa kembali kehilangan kendali atas negaranya. Jika kondisi ini terus dibiarkan, bukan tidak mungkin reformasi baru akan lahir—perlawanan jilid 2 terhadap ‘Kumpeni’ dalam bentuk yang lebih modern.

Baca juga: Sertifikat GOR Pakansari Akhirnya Selesai

Demokrasi Harus Dikembalikan ke Rakyat
Pemerintah, partai politik, dan para pemegang kebijakan harus menyadari bahwa kedaulatan rakyat bukan sekadar slogan, tetapi hak yang harus dijaga. Jika demokrasi hanya menjadi alat untuk melanggengkan kekuasaan segelintir elite, maka cepat atau lambat, rakyat akan mencari cara untuk merebut kembali hak mereka.

Jangan sampai rakyat mengira bahwa negara ini sudah dikuasai oligarki. Sebab, jika itu terjadi, perlawanan akan muncul—dan seperti yang sudah berulang kali terjadi dalam sejarah, ketika rakyat bersatu, bahkan penguasa yang paling kuat pun bisa tumbang.

Jakarta, 05 Februari 2025
Hendri Kampai
Ketua Umum Jurnalis Nasional Indonesia/JNI/Akademisi